Teks Foto : Wakil Kepala Badan Penyelenggara (BP) Haji RI Dr Dahnil Anzar Simanjuntak ME menerima audiensi Dekan FDK UIN Sumut Prof Dr Hasan Sazali MAg di ruang kerjanya, di Jakarta, kemarin.
MEDAN – Wakil Kepala Badan Penyelenggara (BP) Haji Dr H Dahnil Anzar Simanjuntak ME menyampaikan, pihaknya sedang fokus pada pengawalan Undang Undang (UU) dan Regulasi penyelenggaraan haji selama tahun 2025, sebelum lembaga BP Haji ini berpisah dari Kementerian Agama RI.
“Tahun 2025, kita masih fokus mengawal UU dan Regulasi Haji. Sebelum lembaga ini terpisah sepenuhnya dari Kementerian Agama RI. Tahun 2026 atau tahun depan, BP Haji sudah berdiri sendiri,” kata Dahnil Anzar saat menerima Audiensi Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi (FDK) UIN Sumut Prof Dr Hasan Sazali MAg, di ruang kerjanya BP Haji Jalan Tamrin Jakarta, kemarin.
Selain Dekan FDK UINSU, Dahnil Simanjuntak juga menerima rombongan yang sama dari FDK UINSU yakni Wakil Dekan III FDK Dr. Anang Anas Azhar MA dan Kepala Laboratorium FDK UINSU Dr Ahmad Sampurna MA.
Dahnil menyampaikan, sebelum sepenuhnya terpisah dan berdiri sendiri, BP Haji harus mempersiapkan diri dalam hal tata Kelola organisasi dan infrastruktur organisasi. Misalnya, dalam penyiapan struktur organisasi dari pusat sampai ke propinsi dan kabupaten/kota.
“Yang pasti, nanti bakal ada Kanwil BP Haji, Kakan BP Haji di kabuoaten/kota dan sampai kecamatan soal penyelenggaraan haji. Sehingga pengelolaannya lebih fokus dan professional,” kata Dahnil Anzar.
Sertifikasi Haji
Pada kesempatan yang sama, Dekan FDK UINSU Prof Hasan Sazali MAg menyampaikan keluhan terkait pengelolaan sertifikasi haji profesional yang selama ini dikelola FDK UIN se-Indonesia. Pengelolaan yang selama ini dikelola FDK, justru dialihkan ke BNSP. Ini justru kurang adil.
“Isu yang sudah kita dengar, pengelolaan sertifikasi haji profesional diserahkan kepada SNSP. Menurut kami. Ini kurang tepat. Justru ini mengabaikan perguruan tinggi yang selama ini dipercaya Kemenag RI mengelola sertifikasi profesional,” katanya.
Prof Hasan yang juga Ketua Umum Forum Dekan Dakwah Dan Komunikasi (Fordakom) ini mengatakan, pihaknya sangat berkeinginan agar pengelolaan sertfikasi haji profesional dilakukan di kampus. Banyak alasan mengapa harus kampus yang mengelola sertfikasi profesional haji tersebut.
Alasan pertama kata Hasan, materi yang di-update setiap pelatihan bagi calon petugas haji adalah materi terkini. Disesuaikan dengan kondisi perhajian setiap tahunnya. “Nah, ini yang tahu adalah kalangan kampus, termasuk materi yang disajikan dalam bimbingan dan pelatihan,” katanya.
Kedua lanjut dia, pengelolaan sertifikat haji yang dilakukan FDK sudah sangat lama. Jika kerjaan ini dialihkan ke pihak BNSP, maka dipastikan PTKIN akan kehilangan pendapatan secara ekonomi untuk menunjang pendidikan di kampus.
“Atas dasar ini, kita meminta kepada BP Haji termasuk Kemenag RI agar tetap memberlakukan pengelolaan sertifikasi haji profsional ini di kampus,” kata Prof Hasan. ** (a3)