Teks Foto : Peserta Fordakom 2025 terlihat serius mengikuti sesi materi dari Dirjen Pendis RI Prof Dr Amin Suyitno MA di Jakarta, Senin (03/11/2025).
JAKARTA – Sebanyak 51 Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) yang tergabung dalam Forum Dekanat Dakwah Dan Komunikasi (Fordakom), membahas eksistensi keilmuan dakwah dan komunikasi dalam pembangunan agama dan negara, yang digelar di Hotel Luminor Jakarta Pusat, Senin-Selasa (03-04/11/2025.
“Sebagai bagian dari kampus berbasis agama, Fordakom ikut terlibat dalam membahas eksistensi keilmuan dakwah dan komunikasi, terutama dalam memperkuat kolaborasi pembangunan agama dan negara,” kata Ketua Umum Fordakom Prof Dr Hasan Sazali MA usai mengikuti kegiatan Fordakom di Jakarta, Senin (10/11//2025.
Kegiatan Fordakom yang diikuti 70 peserta dari 51 PTKIN ini, kata Prof Hasan, menjadi kekuatan tersendiri dalam mengelola dakwah sebagai basis agama dan komunikasi sebagai penyampai pesan. Forum yang digelar rutin setiap tahun ini senantiasa merekomendasikan hal strategis untuk perbaikan pengelolaan fakultas dakwah dan komunikasi yang tergabung dalam Fordakom.
“Pertemuan ini tidak sekedar kegiatan rutinitas semata. Tetapi lebih jauh dari itu, menghasilkan banyak rekomendasi penting dan strategis untuk pengembangan ilmu dakwah dan komunikasi,” kata Prof Hasan Sazali yang juga Dekan FDK UINS Sumatera Utara ini.
Secara khusus, delegasi peserta Fordakom 2025 berasal dari Dekan, Wakil Dekan dan Ketua Program Studi dalam lingkungan FDK, FUAD yang ada di PTKIN seluruh Indonesia. Utusan FDK UIN Sumatera Utara Dr Anang Anas Azhar MA dan Dr Ahmad Sampurna S.Sos, MA yang juga Wakil Dekan II FDK UINSU dan Kepala Laboratorium FDK UIN Sumatera Utara.
Tampil sebagai nara sumber dalam kegiatan Fordakom tersebut kata Prof Hasan Sazali, Wakil Menteri Haji Dan Umroh Republik Indonesia Dr H Dahnil Anzar Simanjuntak SE, ME. Kemudian Dirjen Pendis Kemenag RI Prof Dr Amin Suyitno, M.Ag. Wamen Haji dan Umroh menyempatkan materinya terkait dengan visi misi strategis Kementerian Haji Dan Umroh. Apalagi kementerian ini, merupakan kementerian yang baru terbentuk dan terpisah dari Kementerian Agama Republik Indonesia.
Hasan menyampaikan, dalam sesi ini Dahnil Anzar Simanjuntak menguraikan pengelolaan Haji dan Umrah. “Kita menginginkan, nara sumber pertama ini kita menerima informasi utuh terkait Kementerian Haji dan Umroh setelah berpisah dari Kementerian Agama RI,” katanya.
Saat tampil di Fordakom, Dahnil menyampaikan pengelolaan haji di Indonesia belum dikelola maksimal. Bahkan, sempat berkembang bahwa sejak Presiden Jokowi 2014-2019, pembentukan Kementerian Haji dan Umroh sudah bergulir. Namun, barulah di masa Presiden Prabowo ementeri Haji Dan Umroh terbentuk dan dikuatkan melalui undang-undang.
Dia menyebutkan, Kementerian Haji Dan Umroh sudah memiliki UU tersendiri. Karena sudah memiliki UU tersendiri, sehingga dibentuklah Badan Transisi bernama Badan Penyelenggara Haji yang menjalankan fungsi dukungan dan pengawasan, serta pengelolaan. Hanya ada 2 Kementerian Haji dan Umrah di dunia, yakni di Saudi Arabia dan Indonesia.
Sedangkan Dirjen Pendis, Prof Amin Suyitno menyampaikan penguatan rekognisi cabang ilmu agama. Dalam ceramahnya Amin menyebutkan perlu adanya penyamaan persepsi gelar kesarjanaan rumpun ilmu dakwah dan komunikasi di PTKIN se-Indonesia Pemilihan Nomen-klatur BKPI, BKI, BPI Program studi keagamaan Islam yang berdampak bagi bangsa dan Negara. ** msj
