FDK UINSU Medan Teken MoA dengan FK KBIHU, Lantik Pengurus PSRHU

Teks Foto : FDK UIN Sumatera Utara dihadiri Dekan FDK Prof Dr Hasan Sazali MA berfoto bersama dengan Kabid PHU Kanwil Kemenag Sumut Dr Zulkifli Sitorus MA, dan FK KBIHU Sumut usai meneken MoU dengan kedua belah pihak.

MEDAN – Fakultas Dakwah Dan Komunikasi (FDK) Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) Medan, melakukan Memorandum of Agreement (MoA) dengan Kabid Haji Dan Umroh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumut, Forum Komunikasi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (FK KBIHU) Provinsi Sumatera Utara dan FK KBIHU Kota Medan, sebagai bentuk penguatan implementasi penyelenggaraan haji dan umroh.

Selain penandatangan MoA, FDK UINSU juga melantik kepengurusan Pusat Studi Riset Haji dan Umroh (PSRHU). Pusat studi ini merupakan kepedulian FDK dalam menjawab tantangan penyelenggaraan haji dan umroh setelah berpisah dari Kementerian Agama RI.

Kesepakatan penandatanganan MoU dan pelantikan PSRHU itu, berlangsung di Aula FDK UIN Sumatera Utara, Kamis (14/11/2025). Hadir dalam penandatanganan MoA itu Dekan FDK UINSU Prof Dr Hasan Sazali MA, Kabid Haji dan Umroh Kanwil Kemenag Sumut Dr Zulkifli Sitorus MA, dan pengurus KBIHU Sumatera Utara.

Dekan FDK UINSU Prof Dr Hasan Sazali MA mengapresiasi kegiatan ini ini sebagai bentuk keseriusan kampus dalam penguatan kualitas SDM dan kurikulum dalam pengelolaan penyelenggaran haji dan umroh.

“Setelah Kementerian Haji dan Umroh dibentuk dan berpisah dari Kemeneag, banyak hal yang harus kita kerjasamakan. Salah satunya, kegiatan pusat studi yang kita harapkan mampu menjawab tantangan yang terjadi dalam pelaksanaan haji dan umroh,” kata Hasan.

Dia menyebutkan, MoA dengan sejumlah instansi dan lembaga mitra strategis di bidang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah ini, harus memberi dampak yang baik dalam penyelenggaraan haji dan umrah.

“Apalagi setelah Kamenterian Haji dan Umroh dibentuk banyak perkembangan baru yang harus dikelola dan ditata dengan baik, sehingga pelaksanaan haji dan umroh berjalan baik,” ucap prof Hasan.

Kabid Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kanwil Kemenag Sumut, Dr H Zulkifli Sitorus dalam sambutannya mengapresiasi langkah FDK UINSU Medan. Ia menilai langkah ini sangat responsif terhadap kebutuhan riset dan kolaborasi di bidang haji dan umrah.

“Berdirinya Pusat Studi Riset Haji dan Umroh ini merupakan karya monumental FDK UINSU. Saya berharap hasil-hasil riset yang dipublikasikan dapat menjadi kontribusi nyata bagi peningkatan pelayanan ibadah haji dan umrah di Indonesia,” ungkapnya.

Ia menyebutkan bahwa langkah ini sejalan dengan arah kebijakan Kementerian Haji dan umrah, dan akan semakin memperkuat kerja sama dengan rencana pembukaan Program Studi Manajemen Haji dan Umrah di lingkungan FDK UINSU Medan.

Bentuk Pusat Studi
Pada kesempatan yang sama Dekan FDK UINSU melantik pengurus PSRHU. Pusat studi ini langsung diketuai Dr Ahma Sampurna S.Sos MA. Pelantikan pusat studi ini sekaligus menguatkan posisi strategis FDK ikut terlibat dalam pengelolaan haji dan umroh.

Prof Hasan Sazali mengatakan, kesepakatan penandatanganan ini berkaitan daslam ruang lingkup kerja sama di bidang pendidikan dan pelatihan, khususnya sertifikasi pembimbing manasik haji dan umrah, serta penyelenggaraan seminar, workshop, dan Focus Group Discussion (FGD) terkait haji dan umrah.

Sedangkan pembentukan pusat studi didirikan bertujuan untuk melakukan riset yang dipublikasikan pada jurnal terindeks SINTA maupun SCOPUS dengan fokus kajian haji dan umrah. “Ini juga bertujuan untuk pengabdian kepada masyarakat melalui kegiatan penyuluhan dan ceramah agama tentang haji dan umrah, baik secara luring maupun daring,” katanya.

Prof Hasan Sazali menegaskan pendirian pusat studi ini merupakan langkah strategis dan inovatif FDK UINSU dalam memperkuat riset dan kajian bidang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.

“Pusat Studi Riset ini merupakan lembaga pertama di PTKIN se-Indonesia dan dibentuk untuk menyahuti adanya Kementerian Haji dan Umrah. Melalui pusat studi ini, diharapkan dapat lahir kajian serta riset yang memberi rekomendasi kebijakan bagi pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan ibadah haji dan umrah,” ujarnya.** msj