Teks Foto : Ketua Umum Fordakom Prof Dr Hasan Sazali MAg menyerahkan sertifikasi sebagai narasumber kepada Dirjen Pendis Kemenag RI Prof Amin Suyitno MA dalam kegiatan pertemuan Fordakom di Jakarta, Senin (03/11/2025).
JAKARTA – Forum Dekan Dakwah Dan Komunikasi (Fordakom) yang tergabung dalam Dekanat Fakultas Dakwah Dan Komunikasi (FDK) se-Indonesia, mengeluarkan rekomendasi penting kepada Dirjen Pendis Kementerian Agama RI terkait penyamaan gelar kesarjanaan bagi alumni FDK yang ada di lingkungan PTKIN.
Usulan rekomendasi tersebut, tertuang dalam Rapat Komisi Fordakom Tahun 2025, yang digelar di Luminor Hotel Jakarta, Senin-Selasa (03-04/11/2025). Selain mengeluarkan rekomendasi penyamaan persepsi gelar kesarjanaan, pertemuan Fordakom 2025 juga merekomendasikan agar pengelolaan sertifikasi pembimbing ibadah haji profesional tetap dikelola FDK yang ada di PTKIN.
Ketua Umum Fordakom Prof Dr Hasan Sazali MAg yang ikut dalam kegiatan itu, membenarkan rekomendasi tersebut. “Benar, salah satu rekomendasi penting Fordakom menyamakan persepsi pemberikan gelar bagi alumni FDK. Kemudian, kita juga meminta kepada Kementerian Haji Dan Umroh untuk memberikan kesempatan kepada FDK agar pengelolaan sertifikasi haji dalam naungan FDK,” katanya.
Bahkan saat Dirjen Pendis Kementerian Agama RI Prtof Dr Amin Suyitno MAg penyamaan gelar kesarjanaan ini mengemuka. Salah satu peserta Fordakom dari UIN Ar Raniry Aceh meminta kepada Dirjen Pendi untuk memberikan kesempatan perubahan regulasi terkait pencatuman gelar kesarjanana bagi alumni FDK.
Menurut Prof Kusmawati Dekan FDK Ar Raniry Aceh, pencantuman gelar yang ada saat ini tidak selaras, hal ini bukan sekedar pencarian pengakuan dari masyarakat, tapi menunjukkan pentingnya penyamaan persepsi dan kualifikasi keilmuan. Jadi, ia mengusulkan penyamaan gelar itu disesuaikan dengan disiplin ilmunya. Misalnya, BPI, BKPI dsan BKI.
“Jika gelarnya disamakan dengan sarjana sosial, maka ini tidak sesuai dengan keilmuan yuang disandang alumni. Saya mengusulkan ada penyamaan pandangan terkait gelar kesarjanaan ini,” katanya.
Dia menyebutkan, persoalan ini bukan hanya soal gelar, tapi lebih luas dari itu. Karena kalau hanya gelar, nanti permasalahannya akan terulang lagi. Sebab aslinya memang tidak diterima, karena problem komunikasi. Masalah ini lebih meluas lagi, seperti penerimaan lapangan kerja di instansi pemerintah bagi alumni FDK.
Selain rekomendasi penyamaan gelar kesarjanaan, pertemuan Fordakom 2025 yang diiikuti 70 peserta dari 51 PTKIN di Indonesia ini, juga merekomendasi pembukaan Program Studi Manajemen Haji Dan Umroh (MHU) di FDK. Nomenklaturnya, berada dalam lingkungan FDK bukan FEBI seperti yang terjadi pada sebagian PTKIN yang menempatkan Prodi MHU di FEBI.
“Kurang tepat jika MHU ditempatkan pada FEBI. Yang tepat itu di FDK. Kita ini bukan mengejar bisnis tetap substansi nilai dalam pengelolaan kurikulum dan SDM yang ada di program studi ini,” kata Ketua Umum Fordakom Prof Hasan Sazali.
Rekomendasi lain yang dikeluarkan dari pertemuan Fordakom itu adalah, mengkritisi ulang klaster yang sudah dibuat Diktis Kemenag RI sebagaimana yang dipresentasikan Dirjen. Ada nomenklatur eksisting yang dianggap belum pas.
Menurut Prof Gun Gun Heryanto, sejauh ini ada 14 program studi dalam pohon Ilmu Dakwah (PMA No.35/2019. PMA No.33/2016) ada yang belum pas. Misalkan perawatan rohani Islam tidak perlu prodi, tapi cukup mata kuliah.
Bahkan lanjut dia, sebagian UIN suah memiliki FISHUM, FISIP, dan lainnya, sehingga keberadaan rekomendasi gelar KPI diusulkan S.Ikom PMI, BPI MD tetap S.Sos. Prodi MHU diusulkan Sarjana Haji Umroh Jurnalistik S.Ikom Psikologi Islam diusulkan S.Ps.I.
Rekomendasi penting Fordakom 2025 juga, mengusulkan membuka vokasi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi BKI, BPI di bawah PTKI. Bahkan usulan Media Konten Kreator, Desain Komunikasi Visual, Media dan Dakwah Islam juga direkomendasikan untuk memperkuat pasar kerja yang ada bagi alumni FDK di Indonesia. ** msj
